Sekadar Beropini dari Fakta

OPINI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Inilah pondasi negara yang menganut demokrasi. Masyarakat diberikan kebebasan melakukan ekspresinya, sepanjang opini itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak lain.

Berbicara mengenai opini, tentu relevan dengan perkembangan pemberitaan seluruh media massa selama satu pekan ini. Media menyebutnya sebagai konflik, antara KPK dan Polri. Namun, dalam opini berikut ini, tidak membahas secara implisit substansi materi hukum yang sedang dalam proses.

Kasus ini bermula dari testimoni yang dibuat oleh Antasari Azhar, tentang adanya dugaan penyuapan yang terjadi di tubuh KPK. Testimoni ini baru direspon pihak kepolisian setelah dibuat Laporan Polisi (LP). Hingga pada akhirnya, terjadi penahanan terhadap pimpinan KPK, Bibit dan Chandra.

Penahanan ini mendapat reaksi keras dari publik. Mereka menuduh polisi berusaha melakukan perkedilan institusi KPK. Tentu saja, reaksi ini belum mendapat tanggapan dari kepolisian. Namun, keadaan berubah pasca diputarnya rekaman sadapan pembicaraan Anggodo dengan beberapa pejabat, yang diputar di MK. Pemutaran ini berlangsung sekitar 3,5 jam, dan disiarkan langsung media televisi.

Siaran ini disaksikan jutaan penonton. Tidak perlu lagi disebutkan, bagaimana tanggapan masyarakat yang melihat tayangan itu.

Sebagai masyarakat awam, selama ini mereka hanya mendengar istilah mafia peradilan. Ada makelar, yang menghubungkan antara pelaku perkara pidana, khususnya pidana korupsi dengan aparat penegak hukum. Dengan adanya rekaman percakapan itu, istilah yang tadinya fiktif, terbuka menjadi fakta.

Rakyat juga menjadi saksi rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri beserta jajarannya, yang dilaksanakan pada Kamis (5/11) malam. Rapat yang berlangsung dari pukul 19.30 hingga pukul 03.00 itu, ternyata makin mendapatkan hujatan dari berbagai pihak. Termasuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk presiden.

Opini pun bermunculan, dengan ragam pandangan. Dari kalangan rakyat biasa sampai kepada kalangan akademisi dan praktisi.

Konspirasi itupun terkuak. Satu di antara beberapa agenda kerja Presiden SBY adalah memberantas mafia peradilan. Kita semua bisa menilai, bagaimana pemberantasan itu dilakukan. Tentu dengan indikator dari penyelesaian kasus konflik antara KPK dan Polri.

Kalaupun ada pertanyaan, mau dibawa ke mana negeri ini? Kita jawab, seperti yang ditulis Budi Shambazy di Kompas edisi Sabtu (7/11). "Tak gendong ke mana-mana..."

Sumiyati Hanya Terbaring dan Merintih

SUMIYATI, hanya bisa tergeletak di sebuah kasur tipis yang terletak di ruang tamu rumahnya. Bocah berusia tujuh tahun ini menderita hidrosefalus atau kepala yang membesar sejak ia dilahirkan. Sampai saat ini, penyakit yang sering dikenal dengan kepala air ini belum juga sembuh.

Menurut ayah Sumiyati, Junaedi, ia sudah berusaha menyembuhkan anak bungsu dari lima bersaudara itu dengan membawanya ke rumah sakit beberapa kali. "Bahkan sudah dioperasi dua kali, yaitu pada 2002 dan 2005," jelas pria berusia 57 tahun ini saat ditemui di rumahnya di RT 03/01, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cimahi Utara, Jumat (30/10).

Pria yang sehari-harinya berprofesi pencari rumput ternak ini, mengaku sudah dua tahun tidak membawa Sumiyati ke rumah sakit. Upah yang diterimanya sebesar Rp 150 ribu per bulan, dianggap tidak mencukupi untuk biaya perawatan.

"Sampai sekarang hanya beli obat, dengan pakai kartu Jamkesmas," lanjut suami dari Masitoh ini. Di tubuh Sumiyati, ada selang yang berfungsi untuk mengurangi cairan di kepala, yang dikeluarkan setiap hari melalui kelamin.

Sumiyati, yang berbadan kurus ini kerap menangis setiap cairan tersebut keluar. Ia juga hanya bisa mengeluarkan cairan atau buang air dengan posisi terbaring. Junaedi menambahkan, anaknya tidak mengalami kesulitan kalau makan. Sumiyati hanya lebih menyukai makan dengan lauk daging dibandingkan dengan sayuran.
Sumiyati tidak bisa diajak berkomunikasi. Sesekali, ia berteriak merengek dan mengeluarkan air mata. Badannya kurus dan lunglai.

Junaedi mengaku belum mendapatkan bantuan dari pihak kelurahan dan Dinkes Kota Cimahi. "Kalau di kelurahan, paling hanya dipermudah untuk urusan administrasi," ungkapnya. Ia berharap, khususnya kepada Dinkes Kota Cimahi untuk memberikan bantuan medis demi kesembuhan anaknya itu.

Sementara itu, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Pasirkaliki, Oyok Moeliawati mengatakan, pihaknya hanya bisa memfasilitasi Junaedi untuk mengurus syarat administrasi kartu Jamkesmas. "Dulu dia (Junaedi) dapat Askeskin, dan langsung kami ajukan untuk memiliki kartu Jamkesmas," ujarnya.

Indahnya Keangkuhan Jakarta

JUMAT(16/10) malam, kereta Eksekutif Argogede jurusan Bandung-Jakarta, merapatkan dirinya di Stasiun Gambir. Suasana gerah langsung terasa begitu turun dari gerbong paling buncit. Belum lagi menunggu Transjak yang tidak kunjung datang.

"Posisi di mana bro?" pesan yang tertulis di ponsel. Maklum, dia sudah menunggu satu setengah jam lamanya, di sebuah plaza. Akhirnya, setelah berdiri di halte, bus itu datang juga. Ternyata, malam tidak membuat bus itu kosong. Bus itu tetap saja dipenuhi penumpang.

Jalanan pun tetap macet. Beberapa kendaraan terlihat mengambil lajur busway. Angkutan umum yang dulu katanya bebas macet ini, ternyata tetap saja berjalan tersendat-sendat, terjebak dalam kemacetan.

Setelah setengah jam perjalanan, sampai juga di sebuah plaza, di mana seorang kawan telah menunggu. Duduk di pelataran plaza, ia ditemani seorang kawan. "Akhirnya ketemu juga, bagaimana kabarnya?" sapanya dengan ramah, sembari memberikan tangannya mengajak bersalaman. Sayang, pertemuan dan obrolan itu hanya beberapa jam. Padahal, diskusi itu menarik, karena adanya satu pemahaman.

Jakarta, Jakarta. Sudah setengah tahun lebih, tidak melihat keangkuhan dan merasakan gerahnya hatimu. Jutaan manusia, berebut rezeki di sini. Sifat dan karakter manusia, bisa berubah dalam waktu tidak lama. Distorsi hebat yang dialami pada beberapa kawan lama, mampu meng-counter prinsip yang dulu dipegang.

Itulah indahnya keangkuhanmu, yang tertuang dalam simbol bangunan-bangunan megah nan elok.

Bocah itu Menggelandang

DI deretan para gelandangan, ada seorang bocah yang terlihat lebih putih dibandingkan lainnya. Bocah itu mengenakan topi krem lusuh. Tangannya menyilang di depan dada. "Ini yang kita amankan karena hendak mengisap lem Aibon," ujar seorang petugas Satpol PP sembari menunjuk bocah putih itu.

Ketika hendak didekati, matanya menatap ketakutan. Namun, ketakutan itu kemudian lenyap dengan obrolan santai. Bocah itu mengaku bernama Jaka. Usianya masih 10 tahun. Bocah itu disuruh membuka topinya oleh seorang petugas Satpol PP. Kepalanya botak, dan di dahinya ada luka yang ditutupi plester.

Jaka bercerita, dirinya mulai menjadi anak jalanan sekitar satu tahun lalu. Ia terpaksa karena diusir dari rumah oleh ibu tirinya. "Ibu saya meninggal, kemudian ayah menikah lagi," ucapnya secara terbata-bata. Tidak hanya itu. Sekolah pun harus ditinggalkannya.

Ia bercerita dengan mata yang berkaca-kaca dan menerawang kosong. Kini, Jaka mengisi masa kecilnya dengan meminta-minta di sekitar stasiun. Setiap hari, ia bisa mengantongi uang dari Rp 5 ribu hingga Rp 15 ribu. Setiap hari pula, ia menyisakan Rp 1.500 untuk membeli lem Aibon.

"Saya dipaksa teman-teman yang lebih besar, kalau tidak mengisap saya dipukul," lanjutnya dengan lirih. Saat ini, ia tinggal di sebuah rumah bersama beberapa anak jalan lainnya. Rumah itu adalah milik orang yang mengurusi anak-anak itu.

Tentu, harapan Jaka adalah bisa menikmati masa kanak-kanaknya, laiknya bocah-bocah lainnya. Sampai di era reformasi, globalisasi dan pemerataan ini, belum ada formulasi kebijakan yang efektif untuk mengurangi gelandangan di negeri ini. Salah siapa? Apakah solusinya? Ingat, mereka adalah generasi penerus kita, yang akan melanjutkan perjuangan eksistensi bangsa ini.

Kasih Sayang Sang Ibu

DUA pria dan dua perempuan, memasuki sebuah ruangan. Mereka berjalan dengan beriringan. Kedua tangan mereka, memegang pundak orang yang ada di depannya. Wajah ketiga pria itu pun hanya menunduk. Mereka mengenakan seragam oranye. Iringan itu dikawal beberapa petugas yang mengenakan baju putih dan celana hitam.

Ya, mereka adalah pengguna beberapa linting ganja, yang ditangkap petugas kepolisian. Ketiganya dihadirkan ke dalam ruangan Satuan Narkoba (Satnarkoba), untuk kemudian diwawancarai wartawan.

Kedua perempuan itu, memiliki usia 22 tahun. Tubuh keduanya pun sama-sama memiliki ukuran yang kecil. Satunya bernama Dewi, dan yang satunya lagi adalah Lia. Sedangkan yang pria, namanya adalah Edi dan Zul.

Dewi dan Lia, ditangkap tangan saat sedang mengisap ganja di sebuah taman. Mereka mengelak dituduh sengaja mengisap ganja tiga linting itu. Menurut pengakuan Dewi, keduanya diberikan oleh seorang yang baru saja dikenalnya. "Kita tidak tahu kalau itu adalah ganja, karena ditaruh dalam bungkus rokok," ujar Dewi dengan suara perlahan.

Namun, tentu saja pengakuan Lia dan Dewi dibantah kedua pria tadi. Ternyata, mereka sudah saling kenal lama, karena keempatnya tinggal di satu kampung.

Melihat keadaan kedua perempuan itu, sangat miris. Apalagi, ibu dari Dewi, menyaksikan dari jauh anaknya yang sedang berdiri itu. Ibu yang mengenakan jilbab itu hanya termangu, dan hanya memandang pasrah. Bisa dibayangkan, apa yang ada di benak ibu yang usianya terlihat sudah 60 tahun itu.

Pemandangan yang sama juga terjadi sekitar dua pekan sebelumnya. Saat itu, ada empat mahasiswa perguruan tinggi negeri terkenal ditangkap karena kasus yang sama. Ada seorang ibu yang histeris, saat melihat anaknya dikeluarkan dari sel untuk diwawancarai wartawan. "Pak, tolong jangan pakai kamera," katanya seraya merengek.

Setelah dijelaskan, ibu tersebut akhirnya mau mengerti dan kemudian duduk untuk melihat anaknya di'telanjangi'. Air mata ibu itu pun menetes. Kerabatnya yang menemani ibu itu, hanya bisa mengelus punggung sang ibu.

Pertanyaannya, kenapa hanya ibu yang datang? Kenapa tidak bapak, atau kawan-kawan dari para tersangka tadi? Dari kisah nyata ini, bisa menggugah pikiran dan hati kita masing-masing. Sehebat apapun kenakalan anaknya, dia akan tetap hadir memberikan kasihnya dengan ketulusan. Semoga, bisa menjadi satu renungan bagi kita.

Dewan Oh Dewan...

ADA-ada saja sikap para anggota dewan di negara ini. Secara definitif dalam sistem demokrasi, kalangan legislatif merupakan perwakilan rakyat, yang mengawasi kinerja aparat pemerintah atau eksekutif.

Publik pun berhak tahu, tentang kegiatan dan apa saja yang dilakukan wakil yang dipilihnya secara langsung itu. Apalagi yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran dan fasilitas. Produk kinerja mereka, seperti draft, rancangan, dan pengesahan UU, perlu mendapat sorotan karena demi kepentingan masyarakat luas.

Menjadi anggota dewan memang tidak mudah. Stigma yang berkembang di masyarakat, butuh modal besar untuk menjadi anggota dewan yang terhormat. Maklum, mereka harus melakukan publikasi diri untuk meraih simpatisan.

Terlepas dari itu, anggota dewan baru periode 2009-2014 sudah terpilih dan dilantik. Baik yang di daerah maupun di pusat.

Namun, beberapa anggota dewan sudah mengajukan permintaan, yang berkaitan dengan fasilitas. Padahal, mereka belum melaksanakan tugas dan kewajibannya. Seperti yang diketahui, untuk pelantikan anggota DPR, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 46 miliar!

Di Jabar, DPRD Provinsi enggan menempati rumah dinas (rumdin) lama. Mereka menuntut adanya rumah baru yang dekat dengan lokasi kerja. Mereka juga menilai, rumah yang berjumlah 100 unit itu tidak laik huni dan butuh renovasi.

Lain lagi tuntutan DPRD Kota Cimahi. Mereka mewacanakan adanya penambahan mobil hingga 26 unit. "Itu baru wacana, tetapi kita tetap berpedoman pada Tata Tertib (tatib) yang lama," jelas Ketua Pansus Tatib DPRD Kota Cimahi, Ajang Rahman beberapa waktu lalu.

Permintaan itu dinilai pihak Sekretariat Dewan Kota Cimahi tidak realistis. Menurut Kabag Humas Setwan, Kardin Panjaitan, mobil yang ada hanya 13 unit. "Memang ada perubahan tatib, istilah yang mereka gunakan adalah unsur pimpinan, bukan ketua," jelasnya.

Adanya istilah unsur pimpinan, jika dihitung dari enam kelengkapan dewan, termasuk PURT dan Fraksi, berarti butuh 39 unit mobil. Padahal, anggota DPRD Kota Cimahi hanya berjumlah 45 orang.

Fakta-fakta ini tentu membuat miris rakyat. Jabar baru saja mengalami bencana alam gempa bumi. Sumatera Barat juga baru saja mengalami kejadian serupa. Ribuan siswa yang terpaksa melakukan kegiatan belajar di tenda-tenda darurat. Realistiskah anggaran untuk fasilitas anggota dewan?